Palangka Raya | EnterKal — Inspektur Kota Palangka Raya, Ir. Hambali, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Best Western Batang Garin, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Ir. Hambali menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa perangkat pembinaan maupun perangkat daerah sebagai auditan harus memahami tugas pokok, fungsi, serta peran masing-masing dalam sistem pemerintahan modern.
“Pengawasan bukan semata mencari kesalahan, namun sebagai langkah quality assurance dan consulting dalam memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan,” kata Hambali.
Hambali menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antarunit menjadi kunci terbentuknya pemerintahan yang bersih, responsif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal harus berjalan optimal sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan kegagalan program.
“Dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, penerapan manajemen risiko sangat diperlukan untuk membangun budaya sadar risiko. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal harus berjalan optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hambali memaparkan bahwa pengawasan memiliki peran strategis sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan umpan balik bagi pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan strategis ke depan.
Sementara itu, sambutan Wali Kota Palangka Raya yang diwakili Plt Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Sabirin Muhtar, menekankan bahwa peningkatan akuntabilitas merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pelayanan publik harus didukung sistem yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kegiatan ini penting sebagai momentum evaluasi tahunan, di mana hasil pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan di masa mendatang. Pemerintah Kota juga mengutamakan pengawasan sebagai early warning system untuk mencegah potensi risiko dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” ungkap Sabirin.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK RI, maupun BPKP. Tingkat penyelesaian tindak lanjut menjadi indikator keseriusan perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Integritas dan kinerja ASN sangat menentukan. ASN harus memandang pengawasan sebagai pembinaan, bukan ancaman. Dengan integritas yang kuat, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sabirin juga mendorong setiap perangkat daerah memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Menurutnya, kepemimpinan yang berkomitmen merupakan kunci terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas dan akuntabel.
“Hingga saat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, baik dalam pelayanan publik maupun dalam penataan kelembagaan. Keberhasilan bukan hanya ditentukan satu instansi, tetapi kerja bersama seluruh bagian pemerintahan,” tuturnya.
Dengan kolaborasi kuat dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. (AW-Adv)