JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mencurigai adanya pihak, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang sengaja menunda Plan of Development (POD) proyek migas.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini bilang langkah tegas Menteri ESDM untuk mengevaluasi KKKS yang tidak segera menggarap proyek adalah keputusan yang tepat untuk mempercepat produksi migas domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Kami di Komisi XII sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, terutama dari Singapura yang menyumbang lebih dari separuh kebutuhan nasional,” tutur Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Senin 27 Mei 2025.
Menurut Mukhtarudin, penundaan POD oleh KKKS harus diselidiki secara serius karena ini berpotensi merugikan kepentingan nasional dan menahan kemandirian energi nasional.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap Kementerian ESDM memprioritaskan beberapa langkah spesifik terkait percepatan Plan of Development (POD) proyek migas untuk mengatasi penundaan yang disinyalir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Salah satunya, kata Mukhtarudin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KKKS yang menunda POD tersebut. Prioritasnya adalah mengidentifikasi alasan teknis, administratif, atau potensi kepentingan tertentu di balik penundaan.
“Termasuk pada sumur-sumur yang tidak produktif dari sekitar 40.000 sumur yang hanya 20.000 di antaranya aktif,” imbuh Mukhtarudin.
Fraksi Golkar Senayan menekankan pengawasan ketat terhadap KKKS yang tidak mematuhi komitmen POD. Jika ditemukan indikasi sengaja menunda untuk mempertahankan impor BBM, DPR mendukung penerapan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasi.
“Karena langkah-langkah ini diprioritaskan untuk memastikan POD dapat mempercepat produksi migas nasional, mendukung kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda plan of development (POD/rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak (BBM).
“Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada ? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design,” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin.
Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.
Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.
“Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur,” kata Bahlil.
Ketum Golkar ini menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.
Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.
“Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design,” ujar Bahlil.