Palangka Raya | EnterKal – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menyasar sejumlah pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah.
Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Bapenda Kota Palangka Raya, Djoko Wibowo mengatakan pendataan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kegiatan ini difokuskan pada pendataan dan penyampaian informasi kepada pelaku usaha yang belum terdaftar agar dapat memahami kewajiban perpajakan daerah serta melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sasar Sekitar 30 Objek Usaha
Djoko menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan sementara terdapat sekitar 30 objek usaha yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.
Selain melakukan pendataan, petugas juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, mulai dari proses pendaftaran hingga mekanisme pelaporan pajak.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sekaligus dapat menjalankan usaha secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Edukasi Tarif dan Mekanisme Pajak
Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas Bapenda turut memberikan penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah.
Tidak hanya itu, berbagai pertanyaan dari pelaku usaha terkait mekanisme pemungutan, pelaporan, hingga tata cara pembayaran pajak daerah juga dijawab secara langsung oleh petugas.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan para pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem perpajakan daerah serta manfaat yang dihasilkan dari kontribusi pajak bagi pembangunan kota.
Kedepankan Pendekatan Persuasif
Djoko menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Bapenda lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif dibandingkan pendekatan penegakan hukum.
Pemerintah daerah ingin memastikan setiap pelaku usaha memahami pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami berharap pelaku usaha yang belum terdaftar dapat segera melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak daerah. Kontribusi pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya,” katanya.
Dorong Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Melalui kegiatan pendataan dan sosialisasi ini, Bapenda Kota Palangka Raya berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (Red)