spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Dinkes Palangka Raya Evaluasi Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit Tekan Kematian Ibu dan Bayi

Evaluasi bersama puskesmas dan rumah sakit dilakukan untuk memperkuat koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sistem rujukan, serta menekan angka kematian ibu dan bayi di Kota Palangka Raya.

Palangka Raya | EnterKal – Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memperkuat kolaborasi antara puskesmas dan rumah sakit dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui Pertemuan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi, Senin (29/6/2026). Forum yang dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, H. Riduan, SKM., M.M.Kes., itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui evaluasi layanan serta penguatan koordinasi lintas fasilitas kesehatan.

Angka kematian ibu dan bayi masih menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Karena itu, kualitas pelayanan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga penanganan bayi baru lahir harus terus diperkuat melalui sistem rujukan yang cepat, pelayanan yang berkualitas, serta koordinasi yang terintegrasi antarfasilitas kesehatan.

Perkuat Kolaborasi Puskesmas dan Rumah Sakit

Dalam sambutannya, Riduan menegaskan bahwa penurunan angka kematian ibu dan bayi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara puskesmas, rumah sakit, dan seluruh tenaga kesehatan.

Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan di lapangan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Melalui evaluasi yang berkesinambungan dan kerja sama yang solid, kita optimis mampu menghadirkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih berkualitas, cepat, dan responsif demi mewujudkan generasi Palangka Raya yang sehat dan berkualitas,” ujar Riduan.

Evaluasi Sistem Rujukan dan Pelayanan Maternal

Pertemuan tersebut diikuti kepala ruang atau bidan PONEK rumah sakit, bidan koordinator puskesmas, Bidang Kesehatan Masyarakat, serta Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Forum evaluasi membahas berbagai aspek pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, mulai dari deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil, peningkatan mutu pelayanan persalinan, penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, hingga penguatan sistem rujukan agar lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Selain menjadi ruang evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman dan menyamakan persepsi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Palangka Raya.

Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas fasilitas kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, mempercepat penanganan kasus berisiko tinggi, serta mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Palangka Raya secara berkesinambungan.

Melalui evaluasi rutin dan penguatan sinergi antara puskesmas, rumah sakit, serta seluruh tenaga kesehatan, Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Red)

Presiden Tekankan Percepatan Pembangunan IKN

“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang diharapkan bisa selesai pada tahun 2028"

DLH Palangka Raya Ingatkan Pengelolaan Limbah Program MBG

Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menerapkan pengelolaan limbah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Wali Kota Hadiri Kick Off SERAMBI dan GPM, Respons Inflasi 4,61 Persen Jelang Ramadan

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menghadiri Kick Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (19/2/2026).

Harkitnas 2026, Palangka Raya Soroti Kedaulatan Digital Anak

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Palangka Raya menyoroti pergeseran tantangan bangsa dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan digital, termasuk penguatan pelindungan anak di ruang siber melalui implementasi PP TUNAS.

Komdigi Putus Akses Sementara Grok, Cegah Pornografi Berbasis AI

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital"

Pemko Palangka Raya Jalin Kerja Sama dengan Nganjuk untuk Jaga Pasokan Bawang Merah

“Selama tahun 2025 ini, bawang merah beberapa kali menjadi penyumbang inflasi di Palangka Raya. Hal ini karena secara geografis, daerah kita belum memungkinkan untuk membudidayakan bawang merah secara optimal”

Wabup Bartim Buka Musrenbang Kabupaten Tahun 2025

Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan program pembangunan yang partisipatif serta selaras dengan prioritas provinsi dan nasional. Ia menyebut arah pembangunan Kabupaten Barito Timur harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perluasan peluang usaha, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Satresnarkoba Polres Seruyan Bongkar Jaringan Narkoba di Pondok Kopi, Tiga Tersangka Diamankan

“Setelah kami interogasi, salah satu karyawan mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang kemudian kami lacak keberadaannya”

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pemilu 5 Kotak Dinyatakan Tidak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak lima kotak sebagaimana diberlakukan pada 2019 dan dijadwalkan pada 2024, tidak lagi sesuai dengan konstitusi. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta

Pengemis Marak di Jalanan, DPRD Dorong Tindakan Tegas

“Jangan hanya pembinaan. Harus ada tindakan tegas, dikembalikan ke daerah asal atau difasilitasi mendapatkan pekerjaan"

Popular Articles