Jakarta | EnterKal — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan, melainkan justru diperkuat melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Qodari, program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari dalam keterangan pers, Rabu (25/3/2026).
Bukti Penguatan Anggaran Pendidikan
Qodari menegaskan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah tetap berkomitmen memperkuat sektor pendidikan.
“Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katanya.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah tercatat menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebesar 10.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan
Selain revitalisasi, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah.
Program ini juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pada pembangunan tahap dua ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja,” jelas Qodari.
Target Jangkauan Nasional
Setiap Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 yang diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Adapun pembangunan tahap kedua mencakup 104 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, meliputi 40 lokasi di Jawa, 26 di Sumatra, 12 di Kalimantan, 16 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 4 di Maluku, serta 3 di Papua.
Pemerintah berharap program ini dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.