Seruyan | EnterKal — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar penandatanganan perjanjian kinerja bagi seluruh kepala perangkat daerah di Aula BKAD sebagai langkah awal mengakselerasi capaian pembangunan tahun 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, yang menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan performa kerja pemerintahan.
Tekankan Kinerja Berbasis Hasil
Bupati mendorong seluruh jajaran agar tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi berorientasi pada hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung. Yang stagnan akan merugi, dan yang menurun termasuk golongan yang celaka,” tegasnya.
Menurutnya, perjanjian kinerja merupakan bagian penting dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat program, kegiatan, serta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah.
Instrumen Evaluasi dan Pengendalian
Ia menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan proses monitoring, pengendalian, hingga evaluasi berjalan efektif.
“Evaluasi akan dilakukan setiap triwulan, sehingga capaian target bisa terus dipantau dan disesuaikan jika terjadi kendala di lapangan,” jelasnya.
Dorong Inovasi dan Kolaborasi
Bupati juga menyoroti pentingnya inovasi di tengah era digitalisasi. Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta melakukan pembaruan metode kerja serta berani menyesuaikan regulasi yang dinilai menghambat pelayanan publik.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Capaian kinerja bukan hasil kerja satu instansi saja, tetapi merupakan buah dari sinergi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Menutup arahannya, Bupati mengingatkan seluruh pejabat untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat. (Red)
